Babak Baru Sengketa Lahan Hotel Sultan: Gugatan Wanprestasi Dipersoalkan, Pengacara Sebut Tak Ada Perjanjian

SENANGSENANG.ID - Persidangan kasus sengketa lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) kembali memunculkan babak baru.

Sebelumnya diketahui, pemerintah menggugat PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan, Jakarta, untuk membayar royalti sebesar 45 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp742 miliar atas penggunaan lahan negara di Kawasan GBK.

Terkini, PT Indobuildco selaku pengelola hotel mengungkap sejumlah fakta yang memperlihatkan adanya fakta baru dalam sengketa lahan tersebut.

Baca Juga: Pencak Silat Mulai Dipertandingkan: Vinka asal Kudus Ukir Sejarah, Raih Emas Tarung Derajat di PON Bela Diri 2025

General Affairs Hotel Sultan, Yunus Yamanie bersaksi dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya tagihan royalti dari pemerintah.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 Oktober 2025, Yunus mengaku baru mengetahui soal klaim tersebut setelah perkara masuk ke pengadilan.

“Saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui adanya royalti yang diajukan oleh Mensesneg maupun PPKGBK. Saya baru tahu soal tagihan dan klaim tersebut,” kata Yunus.

Baca Juga: Ammar Zoni Akhirnya Diangkut ke Nusakambangan, Jadi Tahan Berisiko Tinggi hingga Diawasi Super Maximum Security

Lantas, apa saja fakta terkini terkait kasus sengketa lahan yang melibatkan Hotel Sultan di kawasan GBK tersebut? Berikut ulasannya.

Pengakuan Karyawan soal Tagihan Royalti

Dalam persidangan yang sama, Yunus mengungkap, kondisi hotel yang kian terpuruk sejak Maret 2025.

Baca Juga: Prodi DKV FSRD ISI Surakarta Catat Rekor Lepas Wisudawan Terbanyak 2025

Tingkat okupansi yang biasanya mencapai 90 persen kini merosot di bawah 20 persen akibat pemberitaan sengketa dan penutupan akses hotel.

“Banyak calon tamu batal memesan kamar karena kesulitan akses dan pemberitaan sengketa. Hal ini meresahkan karyawan serta menurunkan kepercayaan pelanggan,” terang Yunus.