SENANGSENANG.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan perkembangan perbaikan Coretax yang ia janjikan rampung pada akhir Oktober 2025 ini.
Terungkap beberapa isu dalam Coretax masih terhalang kontrak dengan LG yang baru bisa diselesaikan pada Desember 2025.
Masalah tersebut membuat perbaikan Coretax baru bisa selesai sepenuhnya kemungkinan pada Januari atau Februari 2026.
Terlepas dari perbaikan sistem administrasi perpajakan itu, Purbaya juga menyoroti tentang Coretax yang tak melewati masa uji coba di awal peluncuran.
Dugaan Tak Ada Uji Coba Coretax
Menkeu Purbaya mengaku dirinya tak mengetahui isi kontrak yang dilakukan dengan LG, di mana dalam proyek Coretax ini, LG CNS Qualysoft menjadi penyedia aplikasi, baik itu untuk perangkat lunak maupun perangkat keras.
Purbaya menduga bahwa permasalahan di awal Coretax karena tidak ada pengecekan lebih dulu.
“Pada waktu delivery-nya mungkin dugaan saya nggak dicek dengan baik, sebelum dipakai itu harusnya dicoba dulu, sebelum dirilis betulan dicoba,” kata Menkeu Purbaya saat media briefing di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Setelah beberapa perbaikan yang dilakukan dalam sebulan terakhir, Purbaya mengatakan bahwa eror Coretax sudah masuk kategori produk gagal.
Baca Juga: Dalang Kondang Ki Anom Suroto Meninggal Dunia
“Bahkan dengan perbaikan sekarang aja, saya punya temen suruh cek lagi dalam 15 menit kelihatan erornya. Dia bilang, ‘Kalau level segitu erornya sudah gagal produknya.’ Tapi untung itu bukan produk vital, yang sampingan,” lanjutnya.
Quality Control Tidak Dijalankan dengan Maksimal
Purbaya lantas menyebut bahwa quality control (QC) tidak dilakukan dengan baik saat peluncuran Coretax di awal tahun 2025 tersebut.
Artikel Terkait
Prabowo Luncurkan Coretax: Sistem Canggih Perpajakan Indonesia Anti Lemot Berikan Layanan Perpajakan, Begini Cara Kerjanya
3 Perusahaan Asing di Balik Coretax DJP, Salah Satunya Sempat Diduga Ikut Manipulasi Pajak hingga Kegagalan Audit
Implementasi Coretax Masih Carut Marut, DJP Benahi hingga Sri Mulyani Minta Maaf pada Masyarakat
Padel hingga Biliar, Ini Daftar 21 Olahraga Berbayar yang Resmi Kena Pajak di Jakarta
Saat Pajak Rakyat Makin Berat, Ekonom Senior Minta Pemerintah Bongkar Skandal BLBI dan Stop Subsidi Rekap BCA dari APBN
Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak di 2026, Fokus pada Peningkatan Kepatuhan