KPK Tahan 2 Pejabat PT PP Terkait Kasus Vendor Fiktif Rp46,8 Miliar

Kerugian Negara dan Jeratan Hukum

KPK menegaskan, praktik korupsi ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp46,8 miliar, karena kas perusahaan dikeluarkan untuk pembayaran vendor fiktif tanpa manfaat nyata.

Atas perbuatannya, Didik dan Herry dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**