Mahfud MD Kritik Kebijakan Negara, Soroti Ulah Manusia di Balik Bencana Sumatra

Mahfud menegaskan pentingnya penerapan aturan Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) untuk mencegah penggunaan hukum sebagai alat membungkam aktivisme publik.

Baca Juga: Bandung Luncurkan 'KTP Pohon', QR Code untuk Identifikasi dan Literasi Lingkungan

Menurutnya, regulasi ini harus diimplementasikan secara konsisten agar tidak ada lagi aktivis yang dipidanakan karena menjalankan fungsi kontrol sosial.

Kritik Tajam untuk Tata Kelola SDA

Pernyataan Mahfud mempertegas kritik terhadap tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang kerap menjadi sorotan publik.

Baca Juga: Tim DKV ISI Surakarta Lolos Abdidaya 2025, Angkat Perpustakaan Kampung Jadi Pusat Kreativitas

Ia menilai, tanpa perbaikan serius, praktik perizinan yang bermasalah dan kriminalisasi aktivis hanya akan memperburuk kerusakan ekologis serta memperbesar risiko bencana di masa depan.**