PDIP Kaji Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Hasto: Sistem Harus Bawa Manfaat bagi Rakyat

SENANGSENANG.ID — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tengah mengkaji usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurutnya, setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus ditimbang dengan manfaat nyata bagi rakyat.

“PDIP terus melakukan kajian-kajian karena pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto saat ditemui awak media di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

Baca Juga: Agak Laen: Menyala Pantiku! Melenggang Tak Ada Lawan, Menuju 5 Juta Penonton

Kepala Daerah Harus Dorong Demokrasi dan Pertumbuhan

Hasto menekankan, baik kepala daerah yang dipilih langsung maupun melalui DPRD, harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang mendorong demokrasi sekaligus pembangunan.

“Yang terpenting adalah kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” jelasnya.

Baca Juga: Pilu Ferry Irwandi saat Beri Bantuan Senilai Rp10 Miliar untuk Korban Banjir Bandang di Aceh Tamiang

Ia menambahkan, sikap resmi PDIP terkait usulan ini baru akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pada 2026 mendatang.

Pemilihan Langsung Dinilai Boros Biaya

Di sisi lain, Hasto mengakui pemilihan langsung membutuhkan biaya besar. Hal ini, menurutnya, berpotensi menjerat kepala daerah pada praktik korupsi.

Baca Juga: VeArt 2025 Hadirkan 61 Karya Seni, Angkat Tema 'Space'

“Kita tidak menutup mata atas apa yang disampaikan Presiden Prabowo, bahwa pemilihan langsung menimbulkan beban biaya besar. Ada biaya kampanye, penggalangan, hingga komunikasi politik, yang seringkali membuat kepala daerah terjebak persoalan korupsi,” ungkapnya.

Isu Pemilihan oleh DPRD Mencuat Lagi