Kudus Terima UHC Award, Bukti Komitmen Dukung Program JKN

photo author
- Selasa, 14 Maret 2023 | 23:58 WIB
Kabupaten Kudus menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC)  Award, karena telah mendukung program JKN-KIS. Penghargaan diterima Bupati Kudus Hartopo. (Foto: BPJS Kesehatan)
Kabupaten Kudus menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award, karena telah mendukung program JKN-KIS. Penghargaan diterima Bupati Kudus Hartopo. (Foto: BPJS Kesehatan)

SENANGSENANG.ID - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/ Kota, salah satunya Kabupaten Kudus yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Program strategis nasional tersebut telah mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah (pemda) khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Program JKN.

Baca Juga: PLN Bersama Kesultanan Yogyakarta dan Pemprov DIY Kembangkan Ekonomi Hijau di Gunungkidul

Salah satu Instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota adalah mendorong target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Targetnya yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024.

Yaitu dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Sampai dengan 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres Maruf Amin di Balai Sudirman Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.

Baca Juga: Buruan Daftar! Ini Jadwal Mudik, dan Angkutan Sepeda Motor Gratis dari Kemenhub Berikut Link Pendaftarannya

Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

Selain itu Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Ghufron menekankan, tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Muhammad Thoriq

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Aksi Penutupan Aplikasi 'Mata Elang' Heboh di Medsos

Kamis, 18 Desember 2025 | 09:44 WIB
X