Jelang Pembenahan Birokrasi Jokowi ke Prabowo, Ini Pentingnya Analis Kebijakan sebagai 'Jembatan' Masyarakat

Koalisi yang gemuk berpotensi adanya dominasi elite partai politik yang secara tingkat kepercayaan masyarakat berada paling bawah di antara lembaga negara lainnya.

Peran analis kebijakan juga menjadi krusial ketika adanya tren penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR-RI.

Baca Juga: Usai Lengser Jokowi Masih Menerima Gaji Pensiun dan Fasilitas Negara, Intip Jumlah Kekayaan 8 Presiden RI

Kepercayaan Masyarakat

Mari berkaca pada Survei Indikator 'Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Negara' yang dirilis pada 23 Januari 2024 lalu.

Tampak dalam paparan Survei Indikator, partai politik menempati peringkat terbawah, serta DPR berada tepat di atasnya dalam meraih kepercayaan masyarakat.

Tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi yaitu terhadap TNI, kemudian di bawahnya Presiden, dan di bawahnya lagi ada Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Peruntungan dan Pantangan Rabu Kliwon 25 September 2024 Menurut Primbon Jawa, Saatnya Mengembangkan Sifat Positif

Tren kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode survei indikator sebelumnya.

Tampak tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR memiliki angka 68,5 persen dan partai politik 65,2 persen, pada periode 23 Juni 2023.

Sementara itu, tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR menurun menjadi 64,8 persen dan partai politik menjadi 64,2 persen, pada periode 6 Januari 2024.

Baca Juga: Persiku vs Persekat: Tim Macan Muria Siap Tampil Ngotot untuk Raih Kemenangan Perdana

Peran Analis Kebijakan

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, merilis 'Pedoman Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan' pada tahun 2021.

Dalam pedoman itu mengungkap peran penting analis kebijakan bagi lembaga negara: