Jelang Pembenahan Birokrasi Jokowi ke Prabowo, Ini Pentingnya Analis Kebijakan sebagai 'Jembatan' Masyarakat

SENANGSENANG.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan baru-baru ini mengatakan, pemerintahan Prabowo akan ada kombinasi strategi pembenahan birokrasi Era Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi.

"Pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan fokus fungsional dan detail, sehingga birokrasi akan lebih efisien," kata Zulkifli Hasan di Menara Kadin Jakarta pada Selasa 24 September 2024 lalu.

Jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto juga pernah disebut akan bertambah dibandingkan era Presiden Jokowi.

Baca Juga: Hotel Budget D'PrimaHotel Nusantara Mulai Dibangun, Jokowi Optimistis Perkuat Pariwisata IKN

Isu tersebut sempat diamini oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

"Penambahan iya, mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri)," ujar Zulkifli Hasan dalam kesempatan lain di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 11 September 2024 lalu.

Wacana penambahan kabinet itu memunculkan tanda tanya mengenai komitmen Prabowo dan Gibran terhadap reformasi birokrasi di masa depan.

Baca Juga: Ini 4 Gaya Hidup Tidak Sehat yang Dapat Meningkatkan Risiko Penyakit Jantung

Sebab, prinsip koalisi besar menunjukkan pemerintah yang sepakat untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam birokrasinya.

Prinsip Koalisi yang Besar

Penelitian Studi Politik Afrika Selatan oleh Ilmuwan Politik Belanda-Amerika Arend Lijphart yang diterbitkan online pada tahun 2007, mengungkap prinsip koalisi besar dalam pemerintahan.

"Prinsip koalisi besar berarti pemerintah konsensual (sepakat) bersama," tulis Lijphart dalam penelitian tersebut.

Baca Juga: FK UIN Jakarta Buka Prodi Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi , Pertama di Lingkungan PTKIN

Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran analis kebijakan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antara keinginan rakyat dengan pemerintah.