SENANGSENANG.ID - Media nasional diingatkan untuk terus menjaga kualitas dan netralitas ditengah tekanan situasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bisa menjadikan media jadi sarana kampanye kepentingan politik tertentu, guna menjaga angka Indeks Kebebasan Pers di level yang tinggi.
“Ini tentu saja mempengaruhi kualitas media secara keseluruhan seperti yang direkam oleh Indeks Kebebasan Pers ini," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria.
Hal itu dikatakan Nezar Patria saat Peluncuran Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024 di Jakarta Selatan, pada Selasa 5 November 2024.
Hasil survey menunjukkan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024 mencapai 69,36 persen atau pada kategori Cukup Bebas.
Dewan Pers mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong angka indeks tersebut adalah lingkungan ekonomi, politik, dan hukum
Nezar menyoroti faktor ekonomi yang mengancam kebebasan pers, bahkan hingga keberlangsungan media, akibat masifnya disrupsi teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini dipicu oleh keberadaan hampir 4.000 media online yang menekan populasi media cetak dan radio hingga makin mengecil.
“Hampir setiap tahun kita membahas tentang tren penurunan industri media nasional. Dan ini dampak yang sangat nyata dari disrupsi teknologi yang menerpa industri media. Adanya tekanan ekonomi yang cukup signifikan untuk keberlangsungan media,” ungkapnya.
Menurut Nezar kondisi ini juga berlangsung secara global, sehingga memicu inisiatif pendanaan untuk menjaga kualitas jurnalisme dengan model seperti National Fund for Journalism di Amerika Serikat (AS).
“Tujuannya mengatasi hambatan atau ketidakseimbangan di pasar media atau untuk memberi insentif dan juga menjadi katalisator hingga mempercepat proses transformatif di industri pers,” ungkap Wamenkomdigi.
Tekanan ekonomi yang dialami industri media nasional menjadi perhatian pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atauPublisher Right.
Artikel Terkait
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Dukung Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta
Kemelut Masih Berlanjut, PWI Pusat Kecam Pengurungan Ketum dan Bendahara Umum di Gedung Dewan Pers
ASN Diminta Pelit Selama Masa Kampanye Pilkada 2024, Sekda Jepara: Jangan Pinjamkan Kendaraan Dinas
PWI Somasi Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ini Masalahnya
Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024, Akademisi Universitas Pancasila: Hanya Pepesan Kosong
IJTI Gelar Jurnalis Bersholawat: Memperkuat Persatuan Menjelang Pilkada 2024 di Kudus