Kontroversi Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah saat Isu Efisiensi Memuncak, Masyarakat Kritik Keras: Pemerintah Seperti Tidak Punya Rasa Malu

Termasuk kemungkinan mengembalikan dwifungsi militer yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Baca Juga: NETA Siap Lebaran Hadir Layani Pemudik, Pulang Kampung dengan Mobil Listrik Lebih Terjamin Tanpa Cemas

"Agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI, di mana militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," kata mereka.

Koalisi ini mendesak agar DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan yang tertutup dan memastikan transparansi dalam revisi UU TNI.

Mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam proses ini demi menjamin aturan yang lebih demokratis.**