JATAM Ungkap Dugaan Konflik Kepentingan Gubernur Maluku Utara dalam Bisnis Tambang

“Pengawasan tambang menjadi tumpul karena orang yang seharusnya mengawasi justru punya kepentingan langsung,” tegas Melky.

Desak Audit Menyeluruh

JATAM mendesak pemerintah pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Sherly.

Baca Juga: PTM Sukun Kokoh di Puncak, Kunci Juara Umum Sukun Youth Series II 2025/2026

Audit tersebut mencakup legalitas izin, dampak lingkungan, dan mekanisme pengawasan selama masa jabatannya.

“Publik berhak atas pemerintahan yang bersih dari kepentingan bisnis keluarga,” ujar Melky.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Gubernur Sherly Tjoanda belum memberikan tanggapan atas temuan dan desakan yang disampaikan JATAM.**