Jejak Karier Hasan Nasbi, Eks Kepala PCO yang Kini Duduk di Komisaris Pertamina

"Mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Bapak Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per tanggal 11 September 2025," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis pada Sabtu 20 September 2025.

Baca Juga: Polytron Superliga Junior 2025: Duel Sengit Empat Raksasa U-19 Perebutkan Tahta Juara, Banthongyord Wakil Asing Tersisa

Lantas, bagaimana rekam jejak sang mantan kepala PCO itu sampai ditunjuk menjadi Komisaris Pertamina? Berikut ulasannya:

Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karir

Hasan diketahui lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 11 Oktober 1979 dan merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana sekitar tahun 2004.

Baca Juga: Kartunis Pakarti Sosialisasikan Museum Kartun Indonesia di Kresem Artstreet #8 Semarang

Setelah lulus, Hasan tidak langsung terjun ke politik. Kariernya dimulai di dunia jurnalistik dengan bergabung sebagai wartawandi salah satu perusahaan media di Indonesia pada 2005 hingga 2006.

Dari dunia media, ia kemudian beralih menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI antara tahun 2006-2008.

Dari sinilah, jejaring akademis dan pengalamannya dalam membaca peta politik nasional mulai terbentuk.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Soal Cukai Rokok: Kebijakan Aneh dan Tanpa Arah hingga Dampak Pengangguran Akibat Upaya Kecilkan Konsumsi Rokok

Konsultan Survei dan Aktivis Politik

Nama Hasan kemudian semakin dikenal di lingkaran politik nasional ketika ia aktif sebagai konsultan survei dan politik. Beberapa kiprah pentingnya antara lain:

1. Pilkada DKI Jakarta 2012: Hasan terlibat dalam tim pemenangan Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

2. Teman Ahok (2017): Ia diketahui menjadi inisiator gerakan relawan "Teman Ahok" yang sempat fenomenal ketika mendukung pencalonan independen Ahok pada Pilkada DKI Jakarta.

Baca Juga: Kontroversi Mutasi Kepsek oleh Wali Kota Prabumulih, Kemendagri Sentil Kepala Daerah Harus Taat Aturan