Polemik Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, 211 Kasus Jadi Sorotan

Selain itu, dapur MBG diwajibkan menggunakan alat sterilisasi ompreng, rapid test untuk mendeteksi potensi keracunan, serta air bersertifikat.

Pelatihan berkala bagi penjamah makanan juga diwajibkan agar standar higienitas benar-benar dipahami.

BGN mencatat, hingga 11 November 2025 program MBG telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat melalui 14.773 SPPG dengan realisasi anggaran Rp43,4 triliun.

Baca Juga: Tiga Wakil Indonesia Melaju ke Semifinal Wondr by BNI Indonesia International Challenge 2025

Kritik DPR: Anak-anak Paling Rentan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai kasus keracunan MBG menjadi alarm serius bagi pemerintah.

“Ini alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Netty menegaskan, anak-anak penerima MBG adalah kelompok paling rentan.

Ia meminta pemerintah daerah segera membina dapur yang belum laik atau menghentikan sementara operasionalnya.

Baca Juga: Garda Medika Luncurkan Fitur Express Discharge, Rawat Jalan Kini Lebih Praktis

Dorongan Regulasi dan Sertifikasi

Lonjakan kasus MBG kini memunculkan tuntutan revisi tata kelola serta percepatan regulasi. Netty mendesak agar Perpres Tata Kelola MBG segera diselesaikan.

“Kita harapkan Perpres Tata Kelola MBG segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan tanggung jawab antarinstansi,” katanya.

Dorongan ini sejalan dengan rekomendasi BGN yang meminta percepatan sertifikasi halal di seluruh SPPG.

Baca Juga: ARTJOG 2026: Seni Itu Panjang, Generasi Baru Menyapa