DPR Cecar Otorita IKN Soal Pemindahan ASN, Infrastruktur Dikhawatirkan Mubazir

SENANGSENANG.ID – Komisi II DPR RI menyoroti rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Basuki melaporkan perkembangan pembangunan serta proses pemindahan ASN usai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

Perpres tersebut menegaskan bahwa IKN akan berfungsi sebagai kota politik mulai 2028, sehingga pembangunan fasilitas dan pemindahan ASN harus segera dilakukan.

Baca Juga: Tim NicePath DKV ISI Surakarta Sabet Medali Perunggu di GEMASTIK XVIII

Pembangunan KIPP 2025–2028

Basuki menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai pusat pemerintahan nasional.

“Pembangunan KIPP IKN tahun 2025–2028 ini khususnya untuk menyelesaikan komposisi atau ekosistem yudikatif dan legislatif,” ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia menambahkan, target pembangunan sudah ditetapkan untuk periode tersebut.

Baca Juga: DPR Bongkar Kecurangan Distribusi BBM Subsidi, Usul TNI-Polri Turun Tangan

Pemindahan ASN Dimulai

Basuki memastikan proses pemindahan ASN telah dimulai secara bertahap.

“Pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700 sampai 4.100 orang yang dimulai pada tahun 2025 ini, dan kami sudah siapkan semua prasarana perkantoran maupun huniannya,” jelasnya.

DPR Pertanyakan Kuota ASN

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mempertanyakan kepastian jumlah ASN yang akan dipindahkan.